Friday, 25 August 2017

Penyandang Disabilitas Bisa Nyalon, Asalkan...

ilustrasi

CURUP RPP - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rejang Lebong (RL) Mansuruddin, SE, menyampaikan, dalam Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang telah ditandatangani Presiden Republik Indonesia (RI), Ir. H. Joko Widodo, penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggpta DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu.

"Pada pasal 5 UU nomor 7 tahun 2017 dikatakan bahwa, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama, baik sebagai pemilik dan yang dipilih, asalkan mereka memenuhi syarat. Kalau dalam undang-undang pemilu sebelumnya, ketentuan itu diatur dalam PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum, red). Tapi sekarang langsung diatur dalam undang-undang," jelas Mansur.

Ia berharap, dengan adanya ketentuan ini, memberikan kesamaan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. "Ini berkaitan dengan hak konstitusional setiap warga negara. Oleh karena itu dengan adanya undang-undang ini, harapan kita masyarakat bisa memahami dan mengerti dengan ketentuan yang telah diatur di dalamnya," ujarnya.

Seperti diketahui, Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum terdaftar di lembaga negara sebagai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. 

Undang-Undang Pemilu telah disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 21 Juli lalu. Pengesahan diwarnai aski walk out (WO) dari Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Amanat Nasional.

Keempat partai tersebut menolak ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diusulkan pemerintah. Selain itu, ada juga pihak yang menyatakan akan melakukan uji materi terhadap UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi, karena merasa hak politiknya dirugikan. Mereka yang telah mengajukan uji materi antara lain Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra dan Ketua Umum Partai Idaman Rhoma Irama. Keduanya mengaku dirugikan UU Pemilu, sebab ingin maju sebagai calon presiden dan terhambat UU Pemilu.

Rapat Paripurna DPR itu akhirnya menetapkan secara aklamasi untuk memilih opsi A, yang utamanya menentukan ambang batas pemilihan presiden (presidential threshold), sebesar 20 % dari kursi DPR, atau 25 % suara sah nasional. Artinya, partai politik dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden jika menduduki setidaknya 20% kursi DPR. Keputusan ini diambil setelah empat fraksi yang memilih RUU Pemilu dengan opsi B, dengan ambang batas sebesar 0% melalukan aksi WO. (yon)
  • Komentar via G+
  • Komentar via Facebook

0 komentar:

Item Reviewed: Penyandang Disabilitas Bisa Nyalon, Asalkan... Rating: 5 Reviewed By: Radar Pat Petulai