Monday, 17 July 2017

Gaduh Perppu Ormas Sampai ke Daerah, KAHMI RL Bakal Datangi Kesbangpol

Ilustrasi
CURUP RPP – Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas UU nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan (Ormas) menimbulkan kegaduhan di seluruh nusantara, tak terkecuali di Kabupaten Rejang Lebong. Ini terlihat dari mulai bereaksinya sejumlah organisasi di tingkat daerah. Salah satunya Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) RL.

Ketua KAHMI RL, H. Wahono, SP mengatakan mereka bakal mendatangi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Rejang Lebong (RL) untuk mempertanyakan substansi dari pemerintah menerbitkan Perppu tersebut.
"Pada dasarnya KAHMI merupakan ormas yang berpegang teguh pada UUD 1945 dan Pancasila. Jika memang penerbitan Perppu ini untuk menjaga stabilitas nasional tentu kami sangat mendukung. Akan tetapi kami akan menyurati Kesbangpol untuk menggelar audiensi. KAHMI akan mempertanyakan, substansi pemerintah mengeluarkan Perppu ini," ujar Wahono.

Anggota DPRD RL dari Partai Golongan Karya (Golkar) itu mengatakan, seharusnya ketika pemerintah mengesahkan UU Nomor 17 tahun 2013 lalu, harus diiringi dengan pembinaan terhadap Ormas. Sehingga tidak ada Ormas yang menyimpang dari norma-norma yang terkandung dalam UUD 1945 dan Pancasila.

Faktanya, selama ini pemerintah melalui Kesbangpol tidak pernah melakukan pembinaan tersebut. Belum pernah ada Kesbangpol mengumpulkan seluruh Ormas yang ada untuk dilakukan pembinaan. Termasuk dengan penerbitan Perppu ini diharapkan Wahono bukan hanya sekedar Perppu tertulis tanpa tindak lanjutnya di lapangan.
"Selama ini mana ada pembinaan Kesbangpol terhadap Ormas, harusnya pembinaan ini dilakukan supaya ada pengawasan terhadap Ormas. Ini setelah ada kejadiannya baru ribut-ribut dan diterbitkan Perppu jadi substansinya apa? Kita tidak mau penerbitan Perppu ini hanya mengada-ada saja tanpa pertimbangan dan substansi yang jelas," tegasnya.

Sementara itu, penolakan perppu ini rencananya akan dilakukan sejumlah ormas pada aksi massa Rabu (19/7) mendatang di depan Gedung DPR, Jakarta. Pengamat politik, Ujang Komarudin memprediksi rencana aksi massa nanti akan diikuti sangat banyak umat Islam.

Diketahui, dalam undangan yang beredar menyebut aksi bertujuan menuntut agar DPR menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang Perubahan Atas UU Nomor 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

"Kemungkinan (aksi,red) sangat besar. Karena ormas-ormas Islam banyak yang tidak mendukung dikeluarkannya perppu tersebut," ujar Ujang kepada JPNN, Minggu (16/7).
Menurut pengamat dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) ini, banyak ormas tidak mendukung perppu karena aturan tersebut dinilai menyudutkan ormas Islam. "Seharusnya pemerintah berkonsultasi dahulu dengan sejumlah ormas Islam sebelum menerbitkan perppu itu, sehingga keputusan yang dikeluarkan tidak mengalami gejolak atau penolakan," ucapnya.

Ujang menilai, langkah pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 2/2017 mungkin untuk tujuan yang sangat baik. Yaitu untuk menjaga NKRI. Namun sayangnya cara yang dilakukan pemerintah dianggap kurang demokratis.
"Jadi, jika aksi nantinya berjalan dengan damai, maka akan menjadi harapan kita semua. Namun jika aksi berjalan dengan brutal tentu pemerintah harus menegakkan hukum dengan adil. Tentu penangkapan-penangkapan itu akan terjadi (jika aksi berlangsung anarkis, red)," katanya.

Saat ditanya tanggapannya terkait penerbitan perppu tersebut, Ujang menilai pemerintah terkesan terburu-buru. Pasalnya, penolakan sampai saat ini cukup banyak mengemuka. "Pemerintah bisa dibilang tergesa-gesa, karena buktinya banyak penolakan," pungkas Ujang.

Untuk diketahui, dalam Perppu ini ditegaskan bahwa Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesaturan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Perppu ini, Ormas dilarang menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan; menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas; dan/atau menggunakan nama, lambang, bendera atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.

Selain itu dalam Perppu ini ditegaskan, bahwa Ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras atau golongan; melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia; melakukan tindakan kekerasan, mengganggung ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ormas juga dilarang melakukan kegiatan sparatis yang mengancam kedaulatan NKRI, dan/atau menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. (yon/jpnn)
  • Komentar via G+
  • Komentar via Facebook

0 komentar:

Item Reviewed: Gaduh Perppu Ormas Sampai ke Daerah, KAHMI RL Bakal Datangi Kesbangpol Rating: 5 Reviewed By: Radar Pat Petulai