Wednesday, 19 July 2017

Disidak, Kontraktor Jembatan "Melawan"

TEGANG: Komisi III DPRD RL bersitegang dengan kontraktor karena kontraktor menolak disalahkan terkait banyaknya permasalahan yang ditimbulkan dari pembangunan jembatan Air Rambai.
CURUP RPP - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong (RL) melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke proyek pembangunan jembatan Air Rambai Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup, Senin (17/7) siang. Ketua komisi III Mahdi Husen, SH didampingi oleh anggota DPRD RL lainnya, Rudi Hermanto Nasution, Ari Wibowo, SE, Fenni Theresia, S,Pd, Guntur Utama Jaya, SH, dan Suhardin, S.Sos mendatangi proyek ini karena banyak terdapat permasalahan.

Mulai dari adanya pengaduan para pedagang karena akses jalan yang tidak disediakan secara maksimal oleh pihak pemborong, tidak adanya perlengkapan keamanan dan keselamatan bagi para pekerja, kerusakan pipa PDAM Tirta Dharma hingga permasalahan dugaan penggunaan anggaran yang tidak tepat. Sidak sempat berlangsung panas, saat anggota Komisi III Rudi Hermanto Nasution menegaskan bakal memanggil pihak kontraktor ke DPRD untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
"Ini ada anggaran untuk pembuatan jembatan sementara senilai Rp 131 juta, kemudian untuk manajemen dan keselamatan lalulintas juga ada Rp 49 juta. Artinya kontraktor harus menggunakan anggaran yang ada itu, sekarang anggarannya untuk apa. Jembatan hanya 1 meter ala kadarnya seperti itu. Kalau begini nanti kita panggil saja kontraktornya ke DPRD, ini tidak beres," kata Rudi.

Belum lagi menurutnya, pembangunan jembatan ini terkesan dalam perencanaan kurang matang. Terbukti jembatan lama sudah dilakukan pembongkaran, sementara pembuatan pondasi jembatan yang baru belum selesai dilakukan. "Harusnya jembatan lama jangan dirusak, jadi bisa untuk lewat kendaraan. Nah buat dulu disampingnya ini, setelah ini pondasinya jadi dibuatkan jembatan sementara disini dan yang lama baru dibongkar untuk dikerjakan," tegasnya.

Spontan saja pelaksana proyek dari PT Persada Bakti Mandiri, Tohari yang menemui para wakil rakyat RL ini menanggapinya dengan keras. Menurutnya kontraktor tidak salah dalam hal ini. "Kontraktor tidak salah pak, kami hanya melaksanaan apa yang sudah ada dalam RAB. Kalau bapak mau protes sana silahkan ke Dinas PU Provinsi Bengkulu. Kenapa kami yang disalahkan," ujar Tohari.

Guna melihat langsung permasalahan di lapangan, kemudian Ketua Komisi III Mahdi Husen, SH mengajak Tohari dan seluruh anggota dewan melihat langsung kondisi kemacetan kendaraan roda dua dan pejalan kaki di jembatan sementara yang sekarang kondisinya sudah miring. Kemudian untuk pengaturan jembatan ini juga bukan diatur oleh anggota Polantas, melainkan oleh karang taruna setempat yang disertai permintaan sumbangan sukarela dari pengguna jalan.
"Ini lebarnya hanya semeter pak, wajar kalau macet dan lalu lintasnya perlu diatur. Itukan ada anggarannya untuk manajemen lalulintas harusnya digunakan untuk ini, jadi tidak perlu lagi minta sumbangan. Kalau sampai maksa itu namanya pungli. Saya minta silahkan kontraktor dirunding pemilik bangunan di pinggir jembatan, supaya jembatan sementara ini bisa dilebarkan selebar 2 meter jadi tidak ngantri lagi," kata Mahdi.

Secara global, Mahdi menyimpulkan, beberapa hal prinsip yang harus segera dipenuhi oleh kontraktor adalah, pertama memindahkan papan nama proyek yang saat ini berada di samping Mess ke depan mess sehingga tidak terkesan disembunyikan. Kedua, kontraktor harus melakukan penambahan tenaga kerja untuk mempercepat proses pembangunan, karena sekarang hanya ada 26 orang pekerja saja dan pekerjaan ini harus selesai pada Desember mendatang. Ketiga, kontraktor harus melebarkan jembatan sementara menjadi dua meter dan memperbaikinya supaya kokoh. Keempat, kontraktor harus menyediakan dan memperhatikan K3 bagi para pekerjanya. Dan yang terakhir, jangan sampai ada pungutan lagi bagi pengguna jalan, karena kontraktor ada anggaran untuk manajemen keselamatan dan lalulintas.
"Nanti akan kita tindak lanjuti lagi, apakah ultimatum kami ini sudah dilaksanakan atau belum. Kalau belum ada perkembangannya dalam beberapa hari ini maka kami akan memanggil mereka lagi. Karena ini berkaitan dan berdampak pada masyarakat luas dalam waktu yang lama. Sedangkan itu merupakan jalan poros yang merupakan urat nadi masyarakat," tegasnya.

Sementara itu, kepada awak media, pelaksana proyek Tohari mengaku siap untuk memenuhi tuntutan para wakil rakyat RL itu. "Nanti akan kita penuhi semua, kendalanya hanya pada pembebasan bangunan warga ini, tapi nanti akan kita coba lakukan pendekatan. Pada intinya kita siap untuk melaksanakan apa yang sudah diberikan masukan oleh bapak dan ibu sekalian tadi. Kalau bisa secepat mungkin akan kami tindak lanjuti," singkatnya. (yon)

Ultimatum DPRD Kepada PT. Persada Bakti Mandiri

- Kontraktor harus memindahkan papan nama proyek yang saat ini berada di samping Mess ke depan mess sehingga tidak terkesan disembunyikan. 
- Kontraktor harus melakukan penambahan tenaga kerja untuk mempercepat proses pembangunan, karena sekarang hanya ada 26 orang pekerja saja dan pekerjaan ini harus selesai pada desember mendatang. 
- Kontraktor harus melebarkan jembatan sementara menjadi dua meter dan memperbaikinya supaya kokoh.
- Kontraktor harus menyediakan dan memperhatikan K3 bagi para pekerjanya. 

- Jangan sampai ada pungutan lagi bagi pengguna jalan, karena kontraktor ada anggaran untuk manajemen keselamatan dan lalulintas.
  • Komentar via G+
  • Komentar via Facebook

0 komentar:

Item Reviewed: Disidak, Kontraktor Jembatan "Melawan" Rating: 5 Reviewed By: Radar Pat Petulai