Wednesday, 1 March 2017

Negosiasi "Panas", Lagi-lagi Tak Ada Titik Temu


AMEN RPP - Negosiasi lanjutan ganti rugi atas tanaman warga yang terkena dampak uji Cluster A PT. PGE periode bulan Januari-April 2016, kembali difasilitasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lebong, Selasa (28/2) di Hotel Pangeran. Sayangnya, lagi-lagi belum tercapai kesepakatan, karena pihak PT PGE hanya menaikkan nilai ganti rugi sebesar Rp 500 ribu dari nilai awal, atau menjadi Rp 5.500.000 dan terakhir dinaikkan menjadi Rp 6.000.000 per hektar.
"Pihak manajemen kami di pusat sudah menaikan harga ganti rugi untuk lahan warga sebesar 10 persen dari nilai awal. Jadi yang bisa kami berikan Rp 5,5 juta per hektar. Kami tidak bisa memberikan lebih dari nilai tersebut," kata perwakilan PT. PGE, Deky Firdiansyah.

Warga pun menolak dan tetap bertahan pada angka Rp 20 juta per hektar. Karena menurut warga, berdasarkan AMDAL, PT. PGE tahun 2014, harga Kopi senilai Rp 12 ribu per kilogram dengan asumsi hasil produksi antara 700 kilogram - 1 ton per hektar. Jadi nilai terkecil untuk produksi, Rp 8.400.000.
Namun pada tahun 2017, harga jual kopi Rp 24.000 per kilogram. Namun masyarakat mengambil nilai jual Rp 20 ribu per kilogram dan nilai terkecil Rp 14 juta untuk satu musim panen. Karena belum ada kata sepakat, masyarakat meminta agar pihak PT. PGE angkat kaki dari Kabupaten Lebong.
"Dari kejadian uji cluster hingga sekarang, seharusnya kita sudah panen tiga kali dengan nilai Rp 14 juta. Warga sudah kehilangan penghasilan Rp 32 juta, tapi kami sudah menurunkan harga menjadi Rp 20 juta. Ini tidak adil," kata Huzami, perwakilan korban. 

Ditambahkan perwakilan korban lainnya, Puad, saat ini lahan warga sudah tidak ada lagi, dan tidak mendapatkan penghasilan apa-apa. "Kami selama ini sudah cukup toleransi dengan PT. PGE. Tapi apa yang menjadi hak kami, tidak dipedulikan perusahaan. Kalau tidak ada kegiatan PGE, kami tidak kehilangan mata pencaharian. Kalau seperti ini, kami minta PT. PGE angkat kaki dari Lebong," kata Puad lalu menggebrak meja. Ia juga sempat mengajak seluruh korban meninggalkan ruang pertemuan.

Melihat suasana negosiaasi yang memanas, Kepala DLH Kabupaten Lebong, Zamhari, SH, langsung menengahi dengan meminta pihak perwakilan PT. PGE kembali berkoordinasi dengan manajemen pusat, terkait nilai ganti rugi yang diberikan. "Kalau seperti ini, tidak ada titik temu. Kita skors dulu pertemuan ini. Silakan pihak PT. PGE melakukan koordinasi dengan manajemen pusat. Kita berikan waktu selama 30 menit," ujar Zamhari, dan pertemuan pun diskors.

Setelah waktu skorsing selesai, pertemuan kembali dilanjutkan. Pihak perwakilan PT. PGE menyampaikan, dari hasil negosiasi yang dilakukan, ganti rugi yang diberikan manajemen kepada korban, sebesar Rp 6 juta per hektar. Mendengar penjelasan pihak PT. PGE, seorang ibu korban uji cluster langsung berdiri dan melempar kertas yang dipegangnya kepada perwakilan PT. PGE. "Bunuh saja aku. Semua kebun kami rusak. Bunuh saja kami," kata korban penuh emosi. Melihat hal itu, warga lain langsung menenangkan dan membawa ibu tersebut keluar ruangan.

Lagi-lagi tidak ada titik temu, Zamhari menyampaikan, pertemuan tidak bisa dilanjutkan. Pihaknya akan melaporkan hal tersebut ke Kementerian Lingkungan Hidup melalui Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
"Sudah beberapa kali kita melakukan pertemuan namun hasilnya tidak ada kata sepatakat. Negosiasi ini ada karena keinginan manajemen PT. PGE pada pertemuan di Bengkulu. Namun kami melihat, pihak PT. PGE tidak komitmen dengan apa yang disepakati. Seharunya yang hadie di sini adalah pengambil kebijakan di perusahan, namun tidak pernah hadir. Untuk tuntutan ganti rugi yang disampaikan masyarakat, kami kira cukup wajar kalau kita merujuk pada Undang-Undang  Lingkungan Hidup. Namun PT PGE tidak bergeming dengan angka yang disampaikan. Untuk itu kita akan buat berita acara terkait hasil negosiasi ini dan akan kami sampaikan kepada Kementerian LHK," tegas Zamhari.

Di akhir pertemuan, dibuat berita acara yang juga berisi tujuh poin serta ditandatangani perwakilan PT. PGE, perwakilan korban uji Cluster A PT. PGE, DLH, Polres Lebong, Kodim 0409/ RL dan pihak kecamatan. (kif) 

Poin-poin Pertemuan
1. Pihak PT. PGE Proyek Hulu Lais menetapkan nilai ganti rugi masyarakat terdampak uji produksi cluster A periode    Januari- April 2016 adalah Sebesar Rp 6 juta/ hektar.
2. Masyarakat menginginkan nilai ganti rugi uji produksi cluster A periode Januari - April 2016 adalah sebesar Rp 20    juta per hektar.
3. Pada Pertemuan tanggal 28 Februari 2017, PT. PGE Proyek Hulu Lais tidak menghadirkan Direksi PT. PGE yang
   memiliki kapasitas mengambil kebijakan dan atau Bapak Adi Pramono selaku Pimpinan Perwakilan PT. PGE pada
   pertemuan tanggal 26 Januari 2017 di Hotel Santika Bengkulu, dengan kata lain, PT. PGE tidak mengakui hasil          pertemuan hasil berita acara pada pertemuan lanjutan hasil kesepakatan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat
   terkena dampak uji coba cluster A peride Januari-April 2016 antara masyarakat terkena dampak uji sumur cluster A
   PT. PGE proyek Hulu Lais pada tanggal 28 Februari 2017 di Hotel Pangeran.
4. Masyarakat menuntut PT. PGE Proyek Hulu Lais menghentikan sementara kegiatannya sejak ditandatanganinya berita       acara ini hingga ada kesepakatan gantirugi kepada masyarakat terkena damapak uji sumur klaster A peride Januari-     April 2016 antara masyarakat terkena dampak uji sumur cluster A PT PGE proyek Hulu Lais.
5. Sampai dengan ditandatangani hasil pertemuan ini, belum ada kesepakatan ganti rugi antara masyarakat terdampak       uji sumur cluster A PT. PGE Proyek Hulu Lais.
6. Masyarakat mengusulkan agar Bapak Diky Firdiansyah dan Bapak Cristopel tidak berada di Lebong.
7. Dikarenakan belum ada titik temu kesepakatan antara masyarakat terdampak uji sumur cluster A PT. PGE Proyek Hulu     Lais periode Januari-April 2016 dengan pihak PT. PGE proyek Hulu Lais, selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup       Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu akan menyerahkan proses penyelesaian kepada Direktorat Penyelesaian Sengketa      Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup    dan Kehutanan Repoblik Indonesia. 
  • Komentar via G+
  • Komentar via Facebook
Item Reviewed: Negosiasi "Panas", Lagi-lagi Tak Ada Titik Temu Rating: 5 Reviewed By: Radar Pat Petulai