Wednesday, 22 February 2017

Tersangka Pungli Menangis

MENANGIS: Hera tak kuasa membendung air matanya ketika menjelaskan kronologis penangkapan dirinya oleh tim saber pungli.
CURUP RPP - Tersangka kasus dugaan pungutan liar (Pungli) Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona), Hera Apriyanti yang juga kepala desa (Kades) Dusun Sawah Kecamatan Curup Utara, Rejang Lebong (RL) tak kuasa menahan tangis saat menghadiri hearing di ruang rapat gabungan DPRD RL, Selasa (21/2). Hera menangis kala menjelaskan kronologi penangkapannya dan duduk permalasahan pengurusan Prona itu di desanya hingga akhirnya ia ditangkap oleh tim saber pungli.

Menurutnya, pada malam penangkapan itu ia sudah tidur sejak habis maghrib. Akan tetapi, kemudian dibangunkan oleh suaminya pada habis Isya karena ada warga yang mau ada urusan. Hera pun mengatakan kepada suaminya jika keperluan warga itu tidak terlalu penting, agar kembali ke rumah keesokan harinya. Namun kata suaminya warga itu akan berurusan penting, terkait sertifikat Prona.

Akhirnya Hera menemui warganya dan warga itu mengaku tidak membeli materai dan mengeluarkan biaya pemasangan patok. Namun warga tersebut mengaku sudah berjanji dengan panitia Prona akan memberikan biaya Prona itu senilai Rp 350 ribu.
"Waktu itu warga saya memberikan Rp 400 ribu. Ketika akan saya kembalikan Rp 50 ribu katanya biarlah untuk ibu saja. Kemudian dia menitipkan uang dari temannya, untuk satu buah sertifikat lagi. Saya katakan harus yang bersangkutan yang mengambilnya. Nah belum sempat warga saya ini berdiri untuk memanggil temannya, dua mobil tim saber Pungli langsung menangkap saya," ungkap Hera.

Hera mempertanyakan mengapa hanya dirinya yang dijadikan tersangka. Mengapa yang memberikan uang untuk pembuatan Prona itu tidak ikut menjadi tersangka. Ia juga memaparkan bahwa sebenarnya uang senilai Rp 350 ribu itu merupakan kesepakatan panitia prona dengan warga.

Karena tidak seluruh biaya penerbitan sertifikat tanah melalui Prona itu ditanggung oleh pemerintah. Penerima program Prona dibebankan biaya materai dan pembuatan patok batas tanah. Di Dusun Sawah, dari 100 persil yang didapat, hanya 38 orang yang membayar, 10 orang digratiskan karena tidak mampu, 12 orang berkasnya masih ditangan polisi dan 24 lainnya sertifikatnya sudah diambil namun belum membayar.
"Materai itu kami yang menalanginya dulu, kemudian yang mengukur tanah itu harus dikasih uang lelahnya. Materai harus dibeli, itu semua tidak ditanggung APBN. Jadi saya mohon kasus saya ini agar dihentikan sampai di sini saja. Hanya tiga jam saya ditahan, namun semua orang ngecap saya sebagai pelaku Pungli," katanya sambil menangis.

Sementara itu, panitia Prona, Ahmad Rosikin menambahkan, jika pungutan dalam pembuatan sertifikat melalui Prona ini dianggap sebagai Pungli, maka diyakininya setiap desa yang mendapat program ini juga melakukan pungutan. Bahkan menurutnya, tidak menutup kemungkinan orang tidak akan mau lagi mengurusinya, karena takut jadi pesakitan.
"Saya kira bukan hanya di Dusun Sawah, semua desa juga melakukan pungutan untuk membuat Prona ini. Bahkan di Dusun Sawah itu, pemerintah desa menalangi dana pembelian materai terlebih dahulu. Padahal tidak sedikit, satu Prona itu bisa menghabiskan 6 materai kalau normal, tapi kalau tanah yang mau disertifikatkan itu tidak normal, banyak berkas pendukung bisa sampai 12 lembar," tandasnya.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RL, Supriyadi dalam kesempatan itu menjelaskan, memang dalam pembuatan sertifikat melalui Prona ini tidak semua biayanya ditanggung oleh APBN. Beberapa item yang ditanggung oleh APBN itu diantaranya untuk biaya Penyuluhan, Pengumpulan Data (alat bukti/alas hak), Pengukuran Bidang Tanah, Pemeriksaan Tanah, Penerbitan SK Hak/Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis, Penerbitan Sertifikat dan Supervisi dan Pelaporan.

Sedangkan yang menjadi kewajiban penerima Prona seperti menyediakan/menyiapkan Alas hak/alat bukti perolehan/penguasaan tanah yang akan dijadikan dasar pendaftaran tanah sesuai ketentuan yang berlaku, menunjukkan letak dan batas-batas tanah yang dimohon (dapat dengan kuasa).
Kemudian menyerahkan Bukti Setor Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Bukti Setor Pajak Penghasilan dari pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PPh) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut. Serta memasang patok batas tanah sesuai ketentuan yang berlaku.
"Materai juga dibebankan kepada penerima Prona, berjumlah antara 5-7 buah tergantung dengan kelengkapan bukti-bukti kepemilikan tanah peserta Prona. Sedangkan patok batasnya bisa berupa kayu yang kuat, besi, semen atau paralon," paparnya.

Kapolres RL AKBP Napitupulu Yogi Yusuf, SH, SIK yang hadir memberikan penegasan bahwa tersangka diminta untuk menghargai proses hukum yang tengah berjalan. Pembasmian Pungli ini menurutnya bukan hanya permasalah rupiah yang jumlahnya sedikit atau banyak. Namun lebih ditekankan pada permasalahan mental, memberantas mental pungli penyelenggara pemerintahan.
Terkait kasus dugaan Pungli di Dusun Sawah, Kapolres mengatakan bahwa memang banyak desa melakukan pungutan dalam pembuatan Prona, namun besarannya disesuaikan dengan kebutuhan peserta prona sesuai dengan aturan yang ada. "Saya sudah hitung itu secara detail. Bahkan dari tiga orang kades penerima Prona 2017, kata mereka dengan uang Rp 150 ribu itu saja sudah sisa," ujar Kapolres.

Menurutnya tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) ini bergerak karena adanya laporan dari masyarakat. Oleh karena ia meminta kepada masyarakat yang melihat adanya Pungli segera melapor kepada tim Saber, bukan kepada media massa. Sehingga pihaknya bisa segera bertindak.
"Saya inginnya semau pihak, dari pemerintah daerah dan BPN untuk duduk bersama untuk menetapkan biaya tambahan pembuatan Prona yang selama ini dibebankan kepada masyarakat ini. Jadi nanti kalau bisa ini diakomodir dalam APBD, sehingga tidak ada lagi Pungli dalam pembuatan Prona," ingin Kapolres.

Di sisi lain, Ketua Komisi I DPRD RL, Rudi Hermanto Nasution yang memimpin rapat ini mengatakan bakal membicarakan permasalahan dana untuk biaya tambahan Prona yang tidak dibiayai APBN ini agar bisa dimasukkan dalam APBD. "Kita akan koordinasikan dengan bupati dulu, mudah-mudahan nanti bisa dianggarkan di APBD," tegas politisi PPP itu.

Hearing tersebut juga dihadiri oleh beberapa kades di Kecamatan Curup Utara, Kabag Pemerintahan Setdakab RL, Ketua Komisi III M Ali ST, pihak Polres RL, anggota DPRD RL komisi I seperti Hj Misriati SPd.I, H A A Khadir Harahap, Rudi Irianto, Ngadiono dan Irawan Effendi SE. (yon)
  • Komentar via G+
  • Komentar via Facebook
Item Reviewed: Tersangka Pungli Menangis Rating: 5 Reviewed By: Radar Pat Petulai