Monday, 20 February 2017

Mengeruk Keuntungan dari Kawasan Terlarang

POLICE LINE: Polisi saat menyegel tambang pasir ilegal di kawasan Talang Benih beberapa hari lalu.
MENERTIBKAN tambang ilegal di kawasan Talang Benih butuh keseriusan dan ketegasan semua pihak, baik pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum. Sebab keberadaan tambang ilegal tidak hanya merusak lingkungan, tapi juga menyebabkan daerah merugi.

MILIRAN RUPIAH MENGUAP

Jum'at (17/2), polisi kembali menyegel tiga tambang pasir ilegal di Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup. Selain memasang police line, petugas juga menempelkan pengumuman larangan melakukan penambangan sebelum memiliki izin usaha pertambangan.

Pertanyaannya yang muncul sekarang, sejauh mana keseriusan aparat ingin menertibkan kawasan itu dari aktivitas penambangan. Sebab Talang Benih masuk dalam kawasan terlarang untuk aktifitas penambangan. Sesuai dengan peraturan daerah (Perda) Nomor 08 tahun 2012 tentang rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) Kabupaten Rejang Lebong. Jadi sulit rasanya tambang di kawasan itu bisa mendapatkan izin sebelum ada revisi perda RTRW.

Pengalaman sebelumnya, saat penertiban kawasan tambang ilegal di Talang Benih, Selasa, 20 September tahun lalu, polisi ujung-ujungnya kembali memperbolehkan aktivitas tambang beroperasi meskipun sudah dipolice line. Dengan dalih, jika aktivitas tambang disitu distop maka kebutuhan material bangunan terutama pasir di Kabupaten RL jadi tersendat. Apalagi saat itu tengah bertepatan dengan banyaknya aktivitas proyek fisik pemerintah sehingga Polres mengeluarkan surat izin khusus kepada pemilik tambang untuk beroperasi.
"Kalau bisa penertiban itu jangan hanya gertak sambal, kalau memang ditutup karena ilegal ya jangan disuruh beroperasi lagi. Setahu saya sudah sering dipasangi police line tapi masih beroperasi terus," ujar Solem, salah satu warga Talang Benih .

 - Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nomor 8 Tahun 2012, pasal 34 disebutkan (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf d, adalah pertambangan mineral dan batubara yang terdapat di Kecamatan Curup Selatan, Curup Timur, Curup Utara, Curup Tengah, Selupu Rejang, Binduriang, Padang Ulak Tanding dan kota Padang


- Perbup Nomor 5 Tahun 2013 BAB IV Pasal 5 huruf h tentang Pertambangan Rakyat dikatakan bahwa kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.


Bahkan pasca pemasangan police line oleh polisi Jumat (17/2) lalu, Sabtu sore saat dirinya melintas, salah satu police line di depan tambang sudah dalam kondisi terbuka. "Saat tahu ada tambang dipasangi garis polisi saya coba ke sana, tapi ada satu tambang yang garis polisinya sudah terbuka. Beberapa truk juga lewat mengangkut pasir, sepertinya ada yang sudah beroperasi lagi," ungkapnya.

Keseriusan dan tindakan tegas juga harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Sebab keberadaan tambang ilegal di kawasan itu bukan hanya berpotensi merusak lingkungan tapi juga menyebabkan miliran rupiah potensi pendapatan asli daerah (PAD) jadi menguap.

Ketua Komisi II DPRD RL H. Wahono SP mengatakan, dalam retribusi galian C, pemilik tambang harus menyetorkan retribusi atas galian C itu Rp 5.000 per kubik. Artinya, jika ada 200 kubik saja dalam sehari yang dijual dari satu galian C, maka seharusnya mereka bisa membayarkan retribusi sebesar Rp 1 juta.

Sedangkan di kawasan Talang Benih ini saja yang sudah dilakukan penertiban kemarin ada tiga tambang. Jadi dalam sehari dalam hitungan sederhana itu ada Rp 3 juta yang diterima oleh Pemkab RL. Jika dikalikan sebulan atau 30 hari, maka dalam sebulan Pemkab RL bisa mendapatkan Rp 90 juta. Jadi dalam satu tahun bisa mendapatkan Rp 1.080.000.000.

Jumlah yang sangat fantastis tentunya. Namun sayang uang sebesar itu menguap begitu saja karena tambang ilegal tersebut tetap dibiarkan beroperasi kendati melanggar Perda. "Saya lihat karang taruna Talang Benih yang memungut uang dari truk dan pemilik tambang itu, sebentar saja sudah dapat Rp 300 ribu. Bisa kita bayangkan kalau retribusi secara sah kepada Pemda, tanpa melanggar Perda bisa miliaran yang masuk ke pemerintah," kata Wahono.

Akan tetapi, menurut Wahono, Perda dibuat untuk ditegakkan. Karena itu dia meminta agar dinas/instansi terkait mengambil tindakan tegas. Seperti, menutup areal tambang di lokasi yang jelas-jelas bertentangan dengan Perda RTRW. Dia menjelaskan, pada Perbup Nomor 5 Tahun 2013 BAB IV Pasal 5 huruf h tentang Pertambangan Rakyat dikatakan bahwa kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

Sedangkan, di Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nomor 8 Tahun 2012, pasal 34 disebutkan (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf d, adalah pertambangan mineral dan batubara yang terdapat di Kecamatan Curup Selatan, Curup Timur, Curup Utara, Curup Tengah, Selupu Rejang, Binduriang, Padang Ulak Tanding dan kota Padang. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan peruntukan pertambangan diatur dalam Peraturan Bupati. Jika mengacu pada Perda dan Perbup tersebut artinya jelas Kecamatan Curup bukan termasuk kawasan pertambangan, sedangkan Kelurahan Talang Benih berada di Kecamatan Curup.
"Jadi dalam Perda RTRW itu ada kawasan penyangga pangan, salah satunya Kecamatan Curup. Jadi memang tidak boleh ada aktivitas pertambanga disitu. Tapi kenyataannya sekarang serba dilema, kawasan penyangga pangan tapi banyak sawah sudah dikaplingkan, perumahan warga sudah banyak. Aktivitas tambang tidak juga berhenti, dan sekarang bekas tambang itu sudah babak belur, lubangnya sudah sangat dalam," lanjut Wahono.

Politisi Partai Golkar itu menambahkan, kalaupun pemkab akan melakukan revisi, maka sebaiknya eksekutif membuat Raperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) terlebih dahulu. Sehingga setelah Perda RDTR ini disahkan, jelas menganai rincian tata ruang yang ada, barulah dilakukan revisi terhadap Perda RTRW.
Legislatif menurut dia sudah berulang kali meminta eksekutif untuk menyusun itu, tapi sampai sekarang belum masuk ke DPRD. Jika mengacu pada ketentuan, seharusnya Perda RTDR ini sudah ada paling lambat tiga tahun setelah Perda RTRW disahkan, dan Perda RTRW sudah disahkan pada tahun 2012 lalu.
"Kalaupun misalnya Perda RTRW direvisi, kawasan penyangga pangan dipindahkan ke kecamatan lain. Kemudian Kecamatan Curup boleh ada aktivitas tambang. Itu juga tidak menjamin lagi pendapatan daerah yang besar itu berlangsung lama, karena lokasinya sudah babak belur akibat aktivitas tambang yang sudah bertahun-tahun itu. Bahkan tidak tahu lagi, bekas itu bisa dimanfaatkan lagi untuk pertanian atau tidak," pungkas Wahono.

Kapolres Rejang Lebong AKBP Napitupulu Yogi Yusuf, SH, SIK melalui Kasat Reskrim, AKP Chusnul Qomar, SH, SIK ketika dikonfirmasi soal keseriusan mengenai penertiban tambang ilegal ini enggan berkomentar banyak. “Itu tanya ke bagian pertambangan. Tanya ke bupati kenapa bisa keluar ijinnya,” singkat Chusnul.

Sementara itu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) RL, Rachman Yuzir, S.Sos mengatakan, meskipun pihaknya penegak perda, namun karena penanganan masalah ini telah dilakukan polisi, maka pihaknya menyerahkan penanganan masalah ini sepenuhnya ke pihak polres. “Kita menyerahkan ke polres, maunya kita ditutup selamanya karena tambang ilegal ini beroperasi di kawasan yang dilarang sesuai dengan Perda RTRW," kata Yuzir.

Di samping itu, pihaknya juga akan berkoordinasi ke Dinas Pertambangan (Distamben) Provinsi Bengkulu untuk memastikan apakah tambang-tambang itu benar tidak mengantongi izin. "Kita akan lakukan koordinasi ke pihak provinsi karena wewenang pengeluar izin tambang ada di provinsi," ujar Yuzir. (yon/wsa/ben)
  • Komentar via G+
  • Komentar via Facebook
Item Reviewed: Mengeruk Keuntungan dari Kawasan Terlarang Rating: 5 Reviewed By: Radar Pat Petulai