Tuesday, 21 February 2017

Langgar Perda RTRW, Pidana!

Ilustrasi
CURUP RPP – Ini peringatan untuk semua pihak agar tidak coba-coba melanggar peraturan daerah (Perda) Nomor 08 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sebab sanksinya sangat berat yakni bisa dipidana. Termasuk para penambang-penambang ilegal. Ini ditegaskan Kabag Hukum Setdakab RL, Maxpinal SH melalui Kasubag Perundang-undangan, Indra Hadiwinata, SH, MT.

Dijelaskan Indra, pada pasal 98 dikatakan bahwa Ketentuan  Pidana  diatur  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku, yaitu Pasal 69 sampai dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Sedangkan pada Pasal 69  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang berbunyi, ayat (1) Setiap orang yang tidak mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Kemudian pada ayat (2) jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Dan pada ayat (3), jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
"Ketentuannya seperti itu, bagi pelanggar ketentuan tata ruang harus dipidana. Tapi kalau untuk pengawasan dan pembinaannya itu ada di Bappeda, karena mereka selaku SKPD yang memiliki Perda itu," ungkap Indra.

Selanjutnya, ia mengatakan bahwa mengenai permintaan Ketua Komisi II terkait Raperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sampai sekarang belum ada drafnya yang masuk ke bagian hukum. "Memang dalam Perda RTRW itu paling lama 3 tahun harus sudah ada Perda RDTR, tapi sampai sekarang belum ada draf yang masuk kesini," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) RL, H. Zulkarnain, MT mengatakan bahwa untuk Raperda RDTR menjadi kewenangan dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pemukiman Penduduk untuk menyusunnya. Saat ini Raperda tersebut masih disusun dengan melibatkan pihak ketiga.

Sedangkan untuk rencana revisi terhadap Perda RTRW menurut Zulkarnain akan dilakukan dengan menyesuaikan dengan kondisi kekinian Kabupaten RL. Ia mengakui bahwa di Perda Nomor 08 tahun 2012 tentang RTRW, Kecamatan Curup bukanlah kawasan tambang, sehingga keberadaan tambang di Talang Benih tersebut tidak bisa diberikan izinnya. Karena itu ia sependapat jika pelanggarnya sesuai dengan Perda tersebut bisa dijerat hukuman pidana.
"Kita sudah pernah sosialisasikan Perda ini, dan sebelum disahkan sudah pasti ada uji publik terlebih dahulu. Jika tidak ada izin dan tidak mungkin punya izin selama Perda ini belum direvisi mereka harusnya dilarang beroperasi di kawasan itu," ungkap Zulkarnain.

Mantan Plt Sekkab RL itu menambahkan, menyikapi hal ini pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) selaku penegak Perda untuk melakukan penutupan dengan back up dari aparat kepolisian. "Seharusnya Pol PP bisa bergerak sendiri, tapi nanti akan kita koordinasikan. Karena itu jelas-jelas melanggar jadi harus ditindak tegas," tandasnya. (yon)
  • Komentar via G+
  • Komentar via Facebook
Item Reviewed: Langgar Perda RTRW, Pidana! Rating: 5 Reviewed By: Radar Pat Petulai