Wednesday, 25 January 2017

"Korban" Datangi Kantor PLN, Polisi Incar Indikasi Pelanggaran

GALI DATA: Anggota Polres RL ketika mendatangi kediaman Elan untuk menelesuri lebih jauh permasalahan yang dialami warga.
CURUP RPP – Warga RT 3 RW 4 Kelurahan Talang Benih kembali menuntut penjelasan terkait tunggakan rekening yang mereka terima secara tiba-tiba dari pihak PLN. Kemarin, sejumlah warga yang merasa menjadi “korban” mendatangi kantor PLN Rayon Curup.

Ketua RT 3, Elan Riandi mengungkapkan mereka bertemu langsung dengan Manajer PLN Rayon Curup dan jajarannya. Saat itu mereka didampingi pihak kelurahan Talang Benih dan aparat kepolisian. Namun penjelasan dari pihak PLN tidak memuaskan bagi mereka.
"Kami tadi waktu minta kejelasan, Pak Aldo (Supervisor Transaksi Energi, Renaldo Jaya, ST) dan Pak Rapico (Manajer PT. PLN Rayon Curup, A. Rapico) banyak ngomong soal aturan dan undang-undang. Aku minta dikopikan undang-undang itu. Maklumlah kami ini orang bodoh, jadi kalau ado kopiannyo kami biso kasih tahu warga. Tapi idak diperbolehkan,” sesal Elan.

“Waktu aku tengok di undang-undang tertera tahun 1999 yang diperbaharui tahun 2016, sedangkan kami tinggal di sini sudah 40 tahun lalu, jadi pertanyaanyo apakah hukum bisa berlaku ke belakang atau cak mano. Selain itu, kami jugo diminta mengajukan surat keberatan secara tertulis,” sambungnya.

Ditegaskan Elan, hingga saat ini ia dan warga lainnya sangat keberatan dengan besarnya nominal yang harus dibayar. Sebab ia dan beberapa orang warganya tidak tahu kesalahan apa yang mereka perbuat hingga harus membayar tagihan tambahan. Apalagi selama ini pembayaran tagihan listrik tiap bulannya mereka tidak pernah menunggak. “Pihak PLN memberikan waktu selamo satu bulan untuk kami membayarnyo. Lah, jangankan satu bulan, satu tahun bae teraso berat, sebab untuk makan bae susah harus kerja keras mencari uang,” ketusnya.

Alasan lain pihaknya merasa keberatan sebab pihak PLN selama ini tidak pernah melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat. Tiba-tiba saja langsung melakukan penertiban. Padahal kalau kwh ia dan beberapa warganya bermasalah, kenapa tidak dari dulu ditertibkan. “Ini sudah berjalan bertahun-tahun barulah dinyatakan melakukan pelanggaran,” imbuhnya. 

Bahkan dua tahun lalu, secara serentak warganya disuruh pihak PLN mengganti voltase dan kilometer. Tapi tidak disampaikan jika listrik mereka bermasalah, padahal tidak mungkin mereka bisa dapatkan voltase dan kilometer baru kalau tidak seizin pihak PLN.
"Makonya jadi muncul pertanyaan kami, ado apo di PLN Curup ni? Aku jugo tanyokan ke pihak PLN apakah ado surat kontrak atas nama Masna Yusuf yang mungkin 60 tahun lalu dipasang untuk pertamo kali di rumah yang dibeli mertuo aku, tapi pihak PLN ngomong butuh waktu untuk nyarinyo, lah cak mano sistem di PLN ni," tukasnya.

Karena belum mendapatkan keadilan, maka Elan mengaku mereka akan terus berjuang. Setelah ini mereka berencana bakal mengadukan permasalahan ini ke DPRD RL selaku perpanjangan tangan rakyat kecil. 

Sementara itu, ketika ditemui di Kantor Lurah, Kasi Pemerintahan Kelurahan Talang Benih, Bukhari Muslim mengaku sempat didatangi aparat kepolisian yang meminta diantar ke rumah Elan. Ia pun menyesalkan kejadian ini. Seharusnya sebelum dilakukan penertiban, pihak PLN melakukan sosialisasi terlebih dahulu atau setidaknya mensosialisasikan ke kelurahan, sehingga aturan yang ada di PLN bisa disampaikan baik di masjid-masjid maupun dalam rapat-rapat wraga.
"Kenapa kok cuma di RT 3 RW 4 saja, sebab diprediksi di daerah lain juga banyak banyak permasalahan seperti ini. Saya sudah bekerja di kantor lurah ini sejak 2007 dan baru tahun 2014 lalu pihak PLN menginformasikan kepada kelurahan apakah ada warga yang hendak naik daya atau tidak, makanya kelurahan mensosialisasikan ke warga-warga. Sedangkan untuk yang lainnya seingat saya belum pernah," ungkapnya.

Kapolres Rejang Lebong AKBP Napitupulu Yogi Yusuf, SH, SIK melalui Paur Humas Ipda Ahmad Gunawan, SH ketika dijumpai wartawan koran ini mengaku pihaknya sedang mengumpulkan data terkait permasalahan ini. Setelah semua data sudah lengkap barulah akan diputuskan langkah selanjutnya. "Anggota saat ini sedang mengumpulkan data, jika dari hasil temuan anggota ada indikasi pelanggaran tentu akan kita ambil tindakan," tegas Gunawan.

Pelanggaran Bersifat Perdata

Ketika dikofirmasi, Manajer PT. PLN Rayon Curup, A. Rapico mengungkapkan tagihan susulan dibebankan kepada penikmat listrik (pelanggan PLN, red) lantaran terjadi pemindahan titik koordinat KWH kilometer dari satu tempat ke tempat lain tanpa memberitahukan kepada pihak PLN. Ini sesuai dengan hasil temuan tim P2TL (Penertiban Pemakai Tenaga Listrik).

Menurut dia, perbuatan itu jelas sebuah pelanggaran. Namun pelanggarannya bersifat perdata. Lain halnya jika ada kecurangan dengan menancapkan jarum atau telat pembayaran tagihan selama tiga bulan, maka akan dilakukan eksekusi langsung.

Dalam kasus ini, pihaknya memberikan waktu satu bulan untuk warga melakukan pembayaran tahap pertama sebesar 10 persen dari total tagihan susulan. Barulah sisanya dicicil selama 12 bulan. Penentuan nominal besaran tagihan susulan sudah tertuang dalam sistem. Jika tidak melakukan pembayaran atas tagihan susulan selama satu bulan maka pihaknya akan mengirimkan surat panggilan hingga tiga kali.
“Jika tetap tidak dibayarkan, selanjutnya akan diberikan surat peringatan satu dengan memutus aliran listrik sementara dan peringatan dua pemutusan aliran listrik secara permanen," tegas A. Rapico. (wsa)
  • Komentar via G+
  • Komentar via Facebook
Item Reviewed: "Korban" Datangi Kantor PLN, Polisi Incar Indikasi Pelanggaran Rating: 5 Reviewed By: Radar Pat Petulai