Sunday, 8 January 2017

Jabatan Bisa Tumpang Tindih, Mantan Kepsek Ikut SK BKN

Iqbal Bastari
CURUP RPP – Rancunya SK BKN dengan SK BKD RL membuat posisi sejumlah kepala sekolah (kepsek) terancam tumpang tindih. Pasalnya ada beberapa kepsek yang menyatakan bakal mengikuti SK BKN dengan kembali bertugas di sekolah yang lama. Padahal posisi kepsek di tempat tugasnya yang lama sudah diisi pejabat baru sesuai hasil mutasi 20 Agustus 2016 lalu. 

Salah seorang mantan kepsek yang bakal mengikuti SK BKN dan kembali bertugas di sekolah yang lama yakni mantan Kepala SMAN 1 Curup Timur (sekarang SMAN 2 RL, red), Hamdan Mahyudin, S.Pd, MM. Pria yang juga mantan ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA RL ini memilih untuk mengikuti SK dari BKN yang baru saja mereka terima sampai ada titik terang dari pemerintah provinsi. “Daripada bingung, saya ikuti saja SK dari BKN yang baru kita terima sampai ada titik terangnya," cetusnya.

Menurut dia, bisa saja seluruh mantan kepsek mengikuti SK bupati yakni bertugas di tempat baru sesuai hasil mutasi. Tetapi pihaknya khawatir malah akan bermasalah dengan BKN karena tidak bertugas sesuai dengan SK dari BKN.
“Saat ini kawan-kawan mantan kepsek terus melakukan koordinasi baik dengan pengurus MKKS, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) RL serta pemerintah provinsi. Jika memungkinkan kami juga akan mendatangi gubernur untuk mendapat kejelasan,” tandasnya.

Salah seorang kepsek yang baru dilantik pada mutasi beberapa waktu lalu yakni Kepala SMAN 4 RL, sekaligus Ketua MKKS SMA RL, Afrizon M.Pd menegaskan sebenarnya ini bukanlah sebuah permasalahan. Sebab SK tinggal dilakukan revisi saja karena sesuai janji gubernur beberapa waktu lalu saat seluruh pegawai Dikmen  dikumpulkan, yang menetapkan SK merupakan gubernur dan sesuai dengan SK dari bupati. "Sebenarnya ini bukan sebuah masalah, karena SK itukan dibuat berdasarkan data lama sedangkan kita dilantik beberapa bulan yang lalu setelah memasukkan data," singkatnya.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten RL, Sujirman, S.Pd, M.Pd melalui Sekretaris PGRI, Asep Suparman, M.Pd mengatakan pengisian data aplikasi untuk alih status dilakukan oleh seluruh pegawai SMA/SMK, bukan hanya kepala sekolah. Jadi dalam usulan revisi SK nanti, seluruhnya juga harus mengumpulkan data lama agar bisa dikonfirmasi dengan data pemprov. “Jadi perbaikan data ini nanti tak hanya dikhususnya bagi kepala sekolah saja, tetapi juga pada guru dan TU. Sehingga nanti tidak ada lagi yang SK-nya beda dengan hasil mutasi,” jelasnya.

Selain itu juga dalam pengumpulan data lama ini, guru-guru dan TU yang masih terdapat kesalahan dalam pengisian aplikasi bisa langsung diperbaiki dan semuanya bisa menerima SK provinsi. "Sebenarnya kita sangat setuju apa yang disampaikan oleh pak Noprianto beberapa waktu lalu itu, hanya saja tinggal koordinasi kita lagi untuk memperbaiki data," ujarnya.

Wabup: Tunggu Putusan Gubernur


Terpisah, Wakil Bupati (Wabup) RL H. Iqbal Bastari, S.Pd, MM meminta para kepala sekolah untuk tetap tenang dan menunggu keputusan gubernur. Karena saat ini Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) sudah mengajukan surat ke gubernur agar dilakukan pengukuhan terhadap para Kepsek yang sudah dilantik oleh Bupati RL pada 20 Agustus 2016 lalu.

Kepada para Kepsek yang sudah dilantik beberapa waktu lalu oleh Bupati RL diharapkan tetap fokus melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. "Jangan terlalu fikirkan itu, karena itu sudah ada yang mengurusnya. Laksanakan apa yang menjadi tugas tambahan sebagai Kepsek itu dengan baik," pesannya. (ymr/yon)
  • Komentar via G+
  • Komentar via Facebook
Item Reviewed: Jabatan Bisa Tumpang Tindih, Mantan Kepsek Ikut SK BKN Rating: 5 Reviewed By: Radar Pat Petulai